KPK MENGATAKAN BAHWA MARAKNYA OTT SAAT INI HARUS SEGERA DIBERANTAS

KPK MENGATAKAN BAHWA MARAKNYA OTT SAAT INI HARUS SEGERA DIBERANTAS

AGEN POKER Sebagai seorang Juru Bicara dari lembaga KPK Febri Diansyah telah tidak bisa bicara terkait dengan persoalan yang selalu dihadapi nya saat ini, dan masalah untuk KPK sekarang juga harus lebih ekstra bekerja keras dikarenakan saat semakin marak untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan para oknum pejabat negara.

DEWA POKER Selain itu Febry juga telah mengatakan bahwa sejak dirinya bekerja, KPK telah melakukan 70 kali untuk Operasi Tangkap Tangan.

Kemudian Febri juga telah menegaskan bahwa untuk kasus OTT ini seharusnya bisa membuat peringatan bagi mereka yang telah menjadi kepala daerah atau pun juga telah menjadi penyelenggara negara untuk tidak melakukan sebuah kasus suap tersebut.

Untuk sebuah peringatan yang telah dikeluarkan kepada para kepala daerah dan penyelenggara negara ini bertujuan untuk nantinya mereka akan bertarung dalam pilkada serentak 2018 nanti. Dan mereka juga sudah tahu untuk sanksi nya tersebut.

JUDI POKER "Kalaupun ada rentang Pilkada serentak kami juga kan sudah imbau bagi penyelenggara negara atau incumbent ada ketentuan yang harus diperhatikan. Jadi sepatutnya ini dipandang sebagai imbauan dan proses pencegahan juga agar semua pihak tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak menerima pemberian hadiah atau janji, utamanya bagi yang sedang menjabat," tutur Febri, Senin (18/9/2017).

Febri melanjutkan, selain aspek penindakan, OTT juga dipandang sebagai aspek pencegahan. OTT, kata Febri, dapat mencegah terjadinya praktik korupsi lebih lanjut.

POKER ONLINE Sementara itu Febri juga telah menjelaskan bahwa untuk masalah OTT tersebut tidak ada alasan mengenai hal tersebut, ini dikarenakan untuk sejumlah OTT yang dilakukan oleh pihak KPK telah menelusuri terkait dengan uang suap yang diterima kepala daerah yang berhubungan dengan sebuah proyek.

POKER88 "Maka dari itu, ada dua dimensi. Dan untuk dimensi yang pertama adalah pencegahan yang berkaitan dengan sebuah proyek perizinan atau juga obyek yang menjadi tujuan dari suap tersebut. Yang kedua juga sekaligus seharusnya juga bisa dipahami untuk detterend effect untuk para pejabat-pejabat lain dalam proyek-proyek yang lainnya dan aada itikad baik juga untuk melakukan sebuah perubahan di setiap instansi yang telah kita proses tersebut. Nah, jadi perubahan tersebut jangan cuma hanya di atas kertas saja." tegasnya.